Momen HJKB ke-216, Wali Kota Ajak Warga dan Pemerintah Bersatu Benahi Bandung.
beritaaspirasi 25 september 2026
BERITAASPIRASI -- (BANDUNG)-Peringatan Hari Jadi ke-216 Kota Bandung (HJKB) menjadi momentum bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung untuk memperkuat kolaborasi bersama masyarakat dalam menjawab berbagai persoalan perkotaan.
Mulai dari persoalan sampah, banjir, infrastruktur, ketahanan pangan hingga penguatan ekonomi, seluruhnya dinilai membutuhkan kerja bersama dan tidak dapat diselesaikan hanya oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dalam Rapat Paripurna Hari Jadi ke-216 Kota Bandung di Gedung DPRD Kota Bandung, Jumat (25/9/2026).
Farhan menegaskan, HJKB bukan sekadar seremoni tahunan. Momentum tersebut harus menjadi ruang evaluasi sekaligus memperkuat komitmen seluruh pihak untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang masih dihadapi Kota Bandung.
“Di usia ke-216 ini tugas kita bukanlah mengklaim bahwa semua persoalan telah selesai. Justru sebaliknya, peringatan hari jadi harus menjadi momen untuk memperkuat komitmen, memperbaiki kekurangan dan mempererat serta mempercepat kerja bersama,” kata Farhan.
Sampah Harus Ditangani dari Hulu
Persoalan sampah menjadi salah satu pekerjaan besar yang mendapat perhatian serius. Pemkot Bandung mendorong pengelolaan sampah dimulai dari lingkungan terkecil melalui program Gaslah serta pembangunan fasilitas kompos di tingkat RT.
Menurut Farhan, penanganan dari hulu menjadi penting untuk mengurangi beban pengangkutan sekaligus volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir.
“Masalah sampah ini penting sekali untuk kita jawab dengan jelas. Untuk itu, kita melakukan penanggulangan sampah dari hulu,” ujarnya.
Selain pengelolaan berbasis lingkungan, Pemkot Bandung juga menyiapkan pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Gedebage dengan teknologi Solid Recovered Fuel (SRF), yakni pengolahan sampah menjadi bahan bakar alternatif.
Kerja sama dengan pemerintah pusat, PLN dan Pertamina disebut telah disiapkan. Pematangan lahan dan pembangunan fasilitas ditargetkan mulai dilakukan pada November 2026.
Pengembangan tersebut diharapkan menjadi bagian dari masa transisi menuju sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi, termasuk dalam menghadapi perubahan sistem pengelolaan setelah pemindahan TPA Sarimukti menuju fasilitas pengolahan lainnya.
Banjir, Pemkot Butuh Dukungan Pembiayaan
Persoalan banjir juga menjadi pekerjaan besar Kota Bandung, khususnya di wilayah timur dan selatan.
Farhan menyebut persoalan tersebut berkaitan dengan sistem Sungai Citarum yang belum sepenuhnya tertangani. Untuk penanganan banjir di wilayah tersebut, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp800 miliar dalam satu tahun.
“Untuk penanganan banjir di wilayah Timur dan Selatan membutuhkan anggaran kurang lebih Rp800 miliar dalam satu tahun,” ungkapnya.
Dengan kebutuhan anggaran sebesar itu, Pemkot Bandung tidak mungkin hanya mengandalkan APBD. Pemerintah kota akan mendorong dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah pusat hingga dunia usaha.
Infrastruktur Jangan Ganggu Mobilitas Warga
Farhan juga mengingatkan agar pembangunan infrastruktur tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Pembangunan jalan, trotoar, drainase hingga penataan kabel udara, menurutnya, harus memperhitungkan dampaknya terhadap mobilitas warga.
“Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur tidak kemudian mengganggu mobilitas masyarakat,” katanya.
Terkait penataan kabel udara, Farhan mengakui pekerjaan tersebut berpotensi menimbulkan gangguan konektivitas. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan alternatif agar layanan internet masyarakat tetap dapat berjalan selama proses penataan berlangsung.
Ketahanan Pangan di Tengah Perubahan Iklim
Tantangan perubahan iklim juga menjadi perhatian Pemkot Bandung. Cuaca ekstrem dan kemarau panjang dinilai berpotensi memengaruhi ketahanan pangan masyarakat.
Farhan menegaskan, ketahanan pangan tidak hanya berbicara mengenai distribusi dan pasokan di Kota Bandung, tetapi juga menyangkut kepastian produksi pangan di daerah pemasok.
“Ketahanan pangan bukan bicara masalah suplai atau distribusi saja, tetapi memastikan bahwa produksi bahan pangan di hulu pun harus betul-betul kita pastikan tersedia bagi warga Kota Bandung,” ujarnya.
Untuk itu, Pemkot Bandung akan memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat.
“Tidak Ada Lagi Wali Kota Superhero”
Dalam momentum HJKB ke-216, Farhan juga menegaskan pentingnya perubahan pola kerja pemerintahan. Menurutnya, persoalan Kota Bandung tidak dapat dibebankan hanya kepada seorang wali kota atau pemerintah daerah.
“Tidak ada lagi wali kota yang superhero. Tidak ada lagi wali kota yang sosoknya seakan-akan jagoan. Saat ini wali kota adalah sosok yang sama dengan rakyat biasa. Sosok yang harus bekerja keras, berkeringat di bawah terik matahari, turun bersama,” ujar Farhan.
Farhan menyebut dirinya telah mengunjungi 101 kelurahan melalui berbagai program dan kegiatan kewilayahan, termasuk Prakarsa dan Siskamling Siaga Bencana.
Masih terdapat sekitar 50 kelurahan yang akan dikunjungi untuk bertemu para ketua RW dan membahas persoalan masyarakat secara langsung.
Pola tersebut, kata Farhan, menjadi bagian dari upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat sekaligus memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat diketahui dan ditangani secara lebih langsung.
Wakil Gubernur: Kemajuan Bandung Berpengaruh bagi Jawa Barat
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menilai perkembangan Kota Bandung memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan Jawa Barat.
Menurutnya, Bandung bukan hanya ibu kota Provinsi Jawa Barat, tetapi juga menjadi pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi kreatif, budaya dan inovasi.
Erwan menyampaikan sejumlah indikator pembangunan Jawa Barat yang menunjukkan perkembangan positif. Ekonomi Jawa Barat pada triwulan II 2026 disebut tumbuh 5,73 persen secara tahunan, sementara ekonomi nasional tumbuh 5,29 persen.
Ia juga mengapresiasi program padat karya Pemkot Bandung. Hingga Agustus 2026, program tersebut disebut telah menyerap sekitar 4.100 tenaga kerja, sementara sekitar 3.900 tenaga kerja lainnya disiapkan untuk tahap berikutnya.
“Pembangunan harus memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat dan kesempatan kerja,” tuturnya.
Peringatan HJKB ke-216 pada akhirnya menjadi pengingat bahwa membangun Bandung bukan pekerjaan satu institusi atau satu figur. Persoalan kota membutuhkan keterlibatan pemerintah, masyarakat, dunia usaha serta berbagai pemangku kepentingan.
Semangat kolaborasi tersebut menjadi salah satu kunci agar pembangunan tidak berhenti pada program dan seremoni, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bandung.
Sumber:
Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar