Polemik MBG: Ketika Dapur Bermasalah, Guru dan Wartawan Malah Jadi Tertuduh
BERITAASPIRASI --(BANDUNG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) semestinya menjadi ikhtiar negara memastikan anak-anak Indonesia memperoleh makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Namun, persoalan di lapangan justru memunculkan pertanyaan serius mengenai pengawasan, higienitas, serta tata kelola penyediaan makanan.
Polemik semakin memanas setelah muncul pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam sebuah rekaman rapat yang kemudian beredar luas. Dalam rekaman tersebut, persoalan yang berkembang terkait MBG disebut tidak semata-mata bersumber dari persoalan struktural program, tetapi dikaitkan pula dengan faktor ideologis-politis serta sorotan dari guru, orang tua siswa, wartawan, dan lembaga swadaya masyarakat.
Pernyataan tersebut menuai kritik. Salah satunya datang dari Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (LSM PMPRI), Rohimat, yang akrab disapa Kang Joker.
Rohimat menilai kritik dari guru, orang tua siswa, wartawan, dan masyarakat sipil semestinya tidak serta-merta dicurigai sebagai persoalan politik. Menurutnya, mereka justru berada di antara pihak yang bersentuhan langsung dengan pelaksanaan MBG di lapangan.
“Bongkar, jangan asal ngomong program aman sentosa dari balik meja empuk ber-AC. Coba turun ke bawah, lihat langsung realitanya. Guru-guru di sekolah itu ketar-ketir setiap kali kotak makanan dibuka karena takut anak didiknya tumbang keracunan. Kok tega-teganya, yang siaga di garda depan malah dituduh bermain politik?” ujar Kang Joker.
Ia mempertanyakan mengapa sorotan publik justru diarahkan kepada pihak yang menyampaikan keluhan, sementara persoalan mendasar mengenai kualitas makanan, standar dapur, distribusi, hingga pengawasan perlu mendapat perhatian serius.
Menurut Rohimat, apabila pelaksanaan MBG benar-benar berjalan sesuai standar, maka pemerintah seharusnya menjawab kritik masyarakat dengan membuka data, memperkuat pengawasan, dan melakukan evaluasi secara transparan.
“Kalau makanan itu memang bersih dan bermutu, jawab dengan data dan perbaiki kalau ada kekurangan. Jangan mencari kambing hitam. Guru, orang tua, wartawan, dan LSM punya hak untuk mengawasi program yang menyangkut keselamatan anak-anak,” tegasnya.
Polemik MBG memang tidak berhenti pada persoalan komunikasi. Sejumlah insiden di berbagai daerah sebelumnya telah menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan pangan dan tata kelola penyediaan makanan. Pemerintah juga melakukan evaluasi serta penertiban terhadap sejumlah dapur penyedia MBG yang dinilai belum memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap dapur penyedia makanan menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Standar kebersihan, kualitas bahan pangan, proses memasak, penyimpanan, distribusi, hingga mekanisme penanganan apabila terjadi dugaan keracunan harus berjalan secara ketat dan terukur.
Rohimat juga menyoroti posisi guru yang berada di garis depan ketika makanan MBG tiba di sekolah. Menurutnya, jangan sampai guru dibebani tanggung jawab memastikan keamanan makanan tanpa didukung mekanisme pengawasan yang jelas dan memadai.
Di sisi lain, peran pers dan masyarakat sipil juga penting sebagai bagian dari kontrol sosial. Kritik terhadap program pemerintah tidak otomatis dapat dikategorikan sebagai serangan politik. Kritik harus dijawab dengan data, transparansi, dan perbaikan kebijakan.
“Jangan sampai yang membunyikan alarm malah dituduh sebagai penyebab kebakaran. Kalau ada masalah, bongkar masalahnya. Kalau ada dapur yang tidak memenuhi standar, benahi. Kalau ada pengawasan yang lemah, perkuat. Yang paling penting, jangan sampai anak-anak menjadi korban,” kata Kang Joker.
Polemik ini pada akhirnya bukan sekadar pertarungan antara pemerintah dan pengkritiknya. Yang jauh lebih penting adalah memastikan program MBG benar-benar memenuhi tujuan awalnya: memberikan makanan bergizi dan aman kepada anak-anak.
Sebab ketika program menyangkut makanan yang dikonsumsi jutaan anak, keselamatan harus ditempatkan di atas pencitraan, sementara kritik harus dijadikan bahan evaluasi, bukan alasan untuk mencari kambing hitam.
(hen***)
0 Komentar