BERITAASPIRASI - ( BANDUNG — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk memperkuat komitmen dalam memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), sekaligus menghindari berbagai bentuk konflik kepentingan dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ajakan tersebut disampaikan Farhan saat memimpin Apel Mulai Bekerja yang dirangkaikan dengan Penandatanganan Pakta Integritas bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT) dan para camat, di Plaza Balai Kota Bandung, Senin, 14 September 2026.
Farhan menegaskan, penandatanganan Pakta Integritas bukan sekadar kegiatan seremonial ataupun pemenuhan kewajiban administratif. Lebih dari itu, pakta tersebut merupakan bentuk komitmen moral bagi setiap aparatur untuk menjalankan tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pakta integritas yang baru saja ditandatangani menunjukkan bahwa ada tuntutan yang tidak akan pernah berhenti terhadap sikap yang jujur, bersih, profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab di kalangan pejabat dan pegawai Pemerintah Kota Bandung,” ujar Farhan.
Menurutnya, setiap jabatan yang diemban ASN merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, integritas harus menjadi landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan maupun pelaksanaan kebijakan.
“Mari bersama-sama kita tegaskan dalam hati bahwa ini adalah amanah yang diberikan oleh negara kepada kita semuanya sebagai bentuk pertanggungjawaban kita kepada rakyat dan nanti kepada Yang Maha Kuasa,” katanya.
Farhan Ingatkan Bahaya Konflik Kepentingan
Farhan secara khusus mengingatkan seluruh ASN agar menjaga diri dari berbagai potensi konflik kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas dalam memberikan pelayanan publik maupun menjalankan roda pemerintahan.
Ia mencontohkan komitmen yang diterapkannya sejak awal menjabat sebagai Wali Kota Bandung dengan menolak berbagai bentuk pemberian yang berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap integritas pejabat publik.
“Saya secara sadar sejak awal saya dilantik mengatakan tidak ada hadiah pada saat saya ulang tahun, pada saat istri saya ulang tahun, tidak ada THR untuk wali kota. Dan wali kota tidak akan pernah terlibat dalam bisnis negara maupun BUMD,” paparnya.
Farhan menilai, menjaga integritas memang tidak selalu memberikan keuntungan secara materi. Namun, menurutnya, hidup bersih akan membawa keberkahan sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Memang hidup bersih tidak memberikan kemewahan, tapi insyaallah akan memberikan keberkahan,” ujarnya.
Pakta Integritas Harus Dibuktikan dengan Tindakan
Farhan menekankan bahwa integritas tidak cukup hanya dituangkan dalam dokumen. Nilai-nilai tersebut harus diwujudkan melalui tindakan nyata dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Ia meminta seluruh ASN tidak menjadikan Pakta Integritas sebatas dokumen formal yang selesai setelah ditandatangani.
“Jangan sampai Pakta Integritas hanya menjadi dokumen yang tersimpan di lemari atau sekadar memenuhi persyaratan administratif,” katanya.
Karena itu, setiap ASN diminta menjalankan kewenangan secara benar, menggunakan anggaran secara bertanggung jawab, mengambil keputusan secara objektif, serta selalu mengutamakan kepentingan masyarakat.
Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, profesional, dan berintegritas. Menurutnya, komitmen tersebut harus dimulai dari jajaran pimpinan dan kemudian menjadi budaya kerja seluruh aparatur.
Ia berharap momentum penandatanganan Pakta Integritas dapat menjadi pengingat bagi seluruh ASN untuk terus menjaga amanah yang diberikan masyarakat.
Dengan integritas yang kuat, keteladanan pimpinan, sistem pengawasan yang efektif, serta kerja sama seluruh aparatur, Pemkot Bandung diharapkan semakin mampu menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Pesan ini tidak akan pernah bosan saya sampaikan agar kita bisa mewujudkan Kota Bandung yang unggul manusianya, terbuka masyarakatnya, amanah aparaturnya, maju pikirannya, dan agamis masyarakatnya,” tuturnya.
Inspektorat: Perkuat Pencegahan Korupsi
Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Bandung Dharmawan menjelaskan bahwa penandatanganan Pakta Integritas merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik sekaligus meningkatkan pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), pembangunan Zona Integritas, pengendalian gratifikasi, serta berbagai program reformasi birokrasi yang tengah dijalankan.
“Kegiatan ini bertujuan menegakkan komitmen pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme, memperkuat budaya kerja yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kedisiplinan dan kepatuhan terhadap kode etik pegawai,” ujar Dharmawan.
Ia menambahkan, pelaksanaan Pakta Integritas tidak hanya berhenti pada kepala perangkat daerah dan camat. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkot Bandung akan melaksanakan penandatanganan serupa di lingkungan kerja masing-masing.
Langkah tersebut diharapkan semakin memperkuat budaya integritas dan menciptakan pemerintahan yang bersih serta berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat.
(Red***)
Sumber: Diskominfo Kota Bandung
0 Komentar