Atasi Banjir, Pemkot Bandung Butuh Rp800 Miliar dan Minta Dukungan Pemerintah Pusat.
beritaaspirasi 02 oktober 2026
BERITAASPIRASI -- BANDUNG — Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan langkah komprehensif untuk mengatasi persoalan banjir yang masih terjadi di sejumlah kawasan, khususnya wilayah Bandung bagian selatan dan timur.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, penanganan banjir secara menyeluruh membutuhkan anggaran sekitar Rp800 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pembangunan berbagai infrastruktur pengendalian banjir, termasuk kolam retensi dan sistem sirkulasi air.
Farhan menjelaskan, kebutuhan anggaran tersebut cukup besar jika dibandingkan dengan kemampuan APBD Kota Bandung. Setiap tahunnya, anggaran yang dapat dialokasikan untuk penanganan banjir hanya berkisar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar.
“Untuk membangun itu semua membutuhkan waktu sekitar dua tahun pengerjaan dengan anggaran Rp800 miliar. Namun, biaya tersebut tidak mungkin jika hanya menggunakan APBD Kota Bandung karena untuk banjir hanya tersedia Rp30-40 miliar,” ujar Farhan saat ditemui di Balai Kota Bandung, Jumat (2/10/2026).
Menurut Farhan, titik-titik banjir saat ini banyak terkonsentrasi di kawasan selatan Kota Bandung, terutama sepanjang koridor Jalan Soekarno-Hatta hingga kawasan Ciwastra.
Penanganan Melibatkan Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi
Pemkot Bandung membagi rencana penanganan banjir menjadi dua klaster wilayah dengan kawasan Ciwastra sebagai batas.
Penanganan dari kawasan Ciwastra ke arah barat dinilai lebih kompleks karena berkaitan dengan wilayah administratif Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi.
Karena persoalan tersebut melibatkan lebih dari satu wilayah administrasi, Farhan menyebut diperlukan koordinasi di tingkat Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemkot Bandung juga tengah menyiapkan proposal yang akan disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat.
“Sama dengan KBU (Kawasan Bandung Utara), sama persis itu. Karena sudah menyangkut wilayah kabupaten dan Cimahi, kami minta Pak Gubernur memimpin koordinasinya,” kata Farhan.
Bangun Kolam Retensi Baru
Salah satu fokus utama penanganan banjir adalah pembangunan kolam retensi baru serta sistem sirkulasi air.
Farhan menyebut, kawasan Jalan Soekarno-Hatta pada masa lalu masih memiliki banyak sawah dan kolam yang berfungsi sebagai area penampungan air. Namun, seiring perkembangan kawasan perkotaan, keberadaan area tersebut semakin berkurang.
“Mengapa kita harus membangun kolam retensi baru? Karena sejarahnya, dulu Jalan Soekarno-Hatta semuanya kolam retensi dan sawah. Sekarang kolam retensinya sudah hilang, jadi kita harus membangun lagi,” jelasnya.
Pembangunan kolam retensi diharapkan dapat menyediakan ruang penampungan air sekaligus mengurangi tekanan terhadap sistem drainase ketika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.
Pemkot Evaluasi Sistem Pengaliran Air
Selain pembangunan kolam retensi, Pemkot Bandung juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengaliran air yang sebelumnya dirancang untuk mengarahkan aliran menuju wilayah selatan.
Menurut Farhan, penanganan banjir tidak cukup hanya dengan mempercepat pembuangan air dari Kota Bandung. Sistem tersebut juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap wilayah lain, khususnya Kabupaten Bandung.
Karena itu, pendekatan baru diarahkan pada penyediaan ruang tampungan air melalui kolam retensi serta pengaturan sirkulasi air yang lebih terintegrasi.
Usulan Rp800 Miliar Diajukan ke Pemerintah Pusat
Dengan keterbatasan kemampuan APBD, Pemkot Bandung berencana mengusulkan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat.
Farhan mengatakan, saat ini pemerintah kota tengah menyusun desain dan usulan teknis proyek tersebut untuk kemudian disampaikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
“Kami menyusun desain dan mengusulkannya ke beberapa kementerian di Jakarta. Termasuk nanti akan kami usulkan ke Komisi V DPR RI, Kementerian PU, dan tentu saja Bappenas,” ungkap Farhan.
Namun, pengajuan tersebut tidak secara otomatis berarti proyek akan mendapatkan pendanaan. Rancangan fisik dan teknis proyek terlebih dahulu harus melalui proses penilaian dari instansi terkait.
Farhan memperkirakan, pembangunan seluruh infrastruktur pengendalian banjir tersebut membutuhkan waktu sekitar dua tahun, apabila dukungan anggaran dapat diperoleh.
Pemkot Bandung berharap penanganan banjir yang melibatkan wilayah Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi dapat dilakukan secara terkoordinasi sehingga solusi yang dibangun tidak hanya menyelesaikan persoalan di satu wilayah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap kawasan di sekitarnya.
(ad***)
sumber . Diskominfo kota bandung
0 Komentar