Raperda Pengelolaan Sampah Bandung Perjelas Pembagian Peran dan Tanggung Jawab
BERITAASPIRASI — BANDUNG, 6 Oktober 2026 — Panitia Khusus (Pansus) 16 DPRD Kota Bandung bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bagian Hukum Setda Kota Bandung, dan Tim Naskah Akademik membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Sampah. Pembahasan diarahkan untuk memperkuat landasan hukum pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Bandung, Selasa (6/10/2026), dipimpin Ketua Pansus 16 DPRD Kota Bandung, H. Andri Rusmana, S.Pd.I., M.A.P., didampingi Wakil Ketua Pansus 16, Dr. Uung Tanuwidjaja, S.E., M.M. Sejumlah anggota Pansus 16 turut mengikuti rapat secara hybrid, yakni Nina Fitriana Sutadi, S.I.P., M.I.P.; Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd.; Agus Hermawan, S.A.P.; Ahmad Rahmat Purnama, A.Md.; Dr. AA Abdul Rozak, S.Pd.I., M.Ag.; Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. AKUN; Aan Andi Purnama, S.E., M.M.Inov.; H. Agus Andi Setiawan, S.Pd.I.; Nunung Nurasiah, S.Pd.; Muhammad Reza Panglima Ulung; Iqbal Mohamad Usman, S.IP., S.H., M.I.P.; serta Yoel Yosaphat, S.T.
Dalam rapat tersebut, peserta mendalami sejumlah materi dalam Raperda, termasuk pengaturan peran dan tanggung jawab setiap pihak. Pansus menilai pengelolaan sampah tidak cukup hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga harus memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Pembagian peran yang jelas diharapkan dapat mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif, terarah, dan berkelanjutan. Regulasi ini juga diharapkan mampu menjadi jawaban atas berbagai persoalan persampahan yang masih dihadapi Kota Bandung.
Pembahasan Raperda akan dilanjutkan melalui tahapan berikutnya bersama pihak-pihak terkait hingga menghasilkan regulasi yang dapat menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kota Bandung.
Sumber: Humas DPRD Kota Bandung
0 Komentar