Farhan Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga, Targetkan Penurunan Indeks Risiko Bencana.

Farhan Perkuat Kesiapsiagaan Bencana Berbasis Warga, Targetkan Penurunan Indeks Risiko Bencana.

BERITAASPIRASI 20 OKTOBER 2026

BERITAASPIRASI -- BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung memperkuat kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat melalui program Siskamling Siaga Bencana. Program yang mulai dijalankan pada 22 September 2026 ini ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat sekaligus menurunkan Indeks Risiko Bencana Kota Bandung dari 95,15 menjadi 85,15.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, pengurangan risiko bencana membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat yang didukung perencanaan matang, peningkatan kapasitas wilayah, serta koordinasi lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Farhan saat membuka Simposium Penguatan Budaya Tangguh Bencana Berbasis Komunitas, Selasa (20/10/2026).

Menurutnya, Siskamling Siaga Bencana mengusung semangat Warga Jaga Warga, Warga Jaga Kota. Program ini tidak hanya mendorong kesiapan masyarakat menghadapi keadaan darurat, tetapi juga memperkuat hubungan antara warga dan pemerintah dalam penanganan bencana.

“Bencana mungkin tidak selalu dapat kita cegah, tetapi kita dapat memastikan bahwa masyarakat Bandung tidak menghadapinya tanpa kesiapan dan dalam kesendirian,” ujar Farhan.

Farhan menjelaskan, Kota Bandung menghadapi beragam potensi bencana, mulai dari kebakaran dan tanah longsor hingga gempa bumi yang berkaitan dengan Sesar Lembang. Dengan jumlah penduduk sekitar 2,6 juta jiwa yang tersebar di 30 kecamatan, 151 kelurahan, dan 1.597 RW, kesiapsiagaan bencana memerlukan keterlibatan masyarakat secara luas.

Ia menegaskan, masyarakat perlu dibekali pengetahuan untuk mengenali risiko dan melakukan deteksi dini. Sementara itu, pemerintah bertanggung jawab memastikan koordinasi, dukungan, serta penanganan kedaruratan berjalan sesuai kewenangan.

Lima Strategi Perkuat Ketangguhan Bencana

Untuk mencapai target penurunan indeks risiko bencana, Farhan memaparkan lima arah kebijakan. Pertama, mengintegrasikan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan dengan melibatkan masyarakat di setiap wilayah.

Kedua, meningkatkan kesiapsiagaan individu dan keluarga melalui penyusunan rencana darurat, penyediaan tas siaga bencana, serta pemahaman jalur evakuasi dan titik kumpul yang aman.

Ketiga, memperkuat kapasitas komunitas dan kelembagaan masyarakat. Unsur seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna, relawan kebencanaan, dan lembaga kemasyarakatan kelurahan diharapkan berperan dalam edukasi serta pendampingan, termasuk memperhatikan kebutuhan kelompok rentan saat terjadi bencana.

Keempat, memperkuat respons dan koordinasi lintas sektor melalui pembagian peran yang jelas, standar operasional prosedur, mekanisme komunikasi darurat, serta keterhubungan antara masyarakat, kelurahan, kecamatan, dan perangkat daerah terkait.

Kelima, mengukur efektivitas program berdasarkan dampaknya terhadap pengurangan risiko bencana. Pengukuran tidak hanya berfokus pada jumlah kegiatan, tetapi juga pada peningkatan kesiapan masyarakat dan efektivitas koordinasi penanganan.

Untuk mendukung langkah tersebut, Farhan meminta perangkat daerah terkait bersama Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mengembangkan metode pengukuran dampak yang komprehensif dan dapat diterapkan lintas sektor.

Perkuat Layanan Kedaruratan dan Peringatan Dini

Selain kesiapsiagaan masyarakat, Pemkot Bandung juga berupaya meningkatkan kualitas layanan kedaruratan dan sistem komunikasi peringatan dini.

Farhan menyampaikan bahwa pengujian layanan 112 untuk kedaruratan umum, 113 untuk pemadam kebakaran, dan 119 untuk kegawatdaruratan medis menunjukkan waktu respons kurang dari 15 menit. Hasil pengujian tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan koordinasi dan efektivitas penanganan keadaan darurat.

Pemkot Bandung juga menjajaki pemanfaatan frekuensi Radio Republik Indonesia (RRI) untuk memperkuat penyebaran informasi peringatan dini, termasuk kemungkinan penggunaan perangkat penerima informasi bagi masyarakat.

Di tingkat kewilayahan, pemetaan risiko dan pendataan warga rentan menjadi bagian penting dalam perencanaan evakuasi. Edukasi dan simulasi kebencanaan secara berkala juga akan didorong melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas, serta dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).

Siskamling Siaga Bencana sendiri diarahkan menjadi wadah koordinasi berbagai unsur, termasuk BPBD, Dinas Kebakaran dan Penyelamatan, Dinas Sosial, Satpol PP, Linmas, Posyandu, perguruan tinggi, dunia usaha, dan komunitas masyarakat.

Farhan menekankan bahwa keberlanjutan program menjadi faktor penting agar budaya siaga bencana dapat tumbuh dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana budaya siaga bencana menjadi bagian dari kehidupan masyarakat dan terus berjalan. Kolaborasi, integrasi, dan pelaksanaan berbasis risiko serta berorientasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk membangun ketangguhan kota,” katanya.

Melalui program ini, Pemkot Bandung berharap masyarakat semakin siap menghadapi berbagai ancaman bencana dengan dukungan koordinasi lintas sektor dan sistem penanganan kedaruratan yang terintegrasi.

Farhan menegaskan, ketangguhan Kota Bandung dibangun melalui tiga pilar utama, yakni menjaga diri, menjaga sesama, dan memastikan pemerintah hadir dalam penanganan bencana.

“Warga jaga warga, warga jaga kota. Kota nu urang sadayana,” tuturnya.

Sumber: Diskominfo Kota Bandung